KPU Jelaskan Kekurangan 2.100 Lembar Surat Suara di Temanggung

Reporter

image-gnews
Para Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Serang memeriksa surat suara yang baru datang dari percetakan di Gudang KPU Kota Serang, Banten, Jumat, 8 Februari 2019. Pengecekan dilakukan untuk memastikan daftar nama caleg yang tertera pada surat suara sama dengan daftar caleg yang telah diumumkan KPU. ANTARA
Para Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Serang memeriksa surat suara yang baru datang dari percetakan di Gudang KPU Kota Serang, Banten, Jumat, 8 Februari 2019. Pengecekan dilakukan untuk memastikan daftar nama caleg yang tertera pada surat suara sama dengan daftar caleg yang telah diumumkan KPU. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Sahputra, menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya soal adanya laporan kekurangan surat suara pemilu untuk Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya dilaporkan bahwa kekurangan surat suara untuk Temanggung sekitar 2.100 lembar.

Menurut Ilham kekurangan ini disebabkan adanya data yang belum sinkron antara jumlah surat suara per daerah pemilihan dan per Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Yang kami kirim kemarin adalah kontrak berdasarkan surat suara per dapil. Sekarang kami masih butuh waktu untuk menentukan surat suara per TPS," ujar Ilham di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Baca: KPU: Surat Suara Pemilu Sudah Tercetak Sekitar 360 Juta Lembar

Ilham mengatakan pengiriman surat suara ke Temanggung masih berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 yang ditentukan beberapa waktu lalu. KPU, kata dia, belum menerima Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Temanggung yang menyebabkan adanya selisih surat suara ini. "Karena kan sekarang kami sedang mengelompokkan data pemilih per TPS sambil menunggu data DPTb yang sedang berlangsung saat ini," katanya.

Menurut Ilham KPU mencetak surat suara berdasarkan data DPTHP 2 untuk setiap daerah. Dia menilai wajar jika ada data pemilih tambahan yang belum masuk saat surat suara dicetak. "Jadi tak ada masalah sebetulnya. Nanti ketika sudah ditentukan per TPS dilaporkan ke kami berapa surat suara yang kurang," ucapnya.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Kode Rahasia dan Pengamanan Berlapis Cetak Surat Suara Pemilu

Ilham mengatakan KPU pusat masih menunggu laporan kekurangan surat suara dari KPU Jawa Tengah untuk daerah Temanggung. Nantinya, KPU akan segera mengirimkan surat suara tambahan usai menerima laporan. "Jadi saya kira ini soal koordinasi saja. Nanti segera kami akan penuhi kekurangan-kekurangan itu setelah data per TPS sudah ada," tuturnya.

Ilham berujar kekurangan surat suara ini sebenarnya tidak terjadi di semua tempat. Menurut dia, hanya beberapa tempat tertentu di mana ada pemilih tambahan yang menyebabkan adanya kekurangan surat suara. "Beberapa tempat lain sudah lengkap, bahkan sudah ada yang menghitung, menyortir, dan melipat. Jadi prinsipnya tidak ada masalah," katanya.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

6 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.